SuaraKabar.com, Bogor – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan. Komando Distrik Militer (Kodim), kepolisian, hingga kepala sekolah dilibatkan dalam proses pengawasan tersebut.
Hal ini disampaikan Prabowo saat berbincang dengan enam pemimpin redaksi media nasional dalam pertemuan di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
“Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Komandan Kodim, kepala polisi, camat, kabupaten, hingga kepala sekolah saya minta ikut mengawasi,” ujar Prabowo, dikutip dari kanal YouTube IDN Times, Selasa (8/4/2025).
Ia menegaskan, selain sebagai upaya pencegahan korupsi, pengawasan ini juga menjadi bagian dari evaluasi program MBG yang sudah berjalan di sejumlah daerah. Beberapa kendala seperti pemadaman listrik hingga penurunan kualitas makanan disebut masih terjadi di lapangan.
“Kalau kepala sekolah lihat makanannya tidak layak, langsung lapor. Pernah ada mati listrik, freezer mati, daging rusak. Tapi karena ada manajer, langsung diganti makanan lain. Itu pentingnya respons cepat,” ungkap Prabowo.
Meski menghadapi tantangan, Prabowo tetap optimistis terhadap keberhasilan program MBG dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Ia mengaku semakin yakin setelah berdiskusi dengan mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff, yang pernah menjalankan program serupa di negaranya.
“Saya ketemu Ibu Dilma Rousseff. Dia bilang Brasil butuh 11 tahun untuk memberikan makan kepada 30 juta anak. Kita targetkan 82 juta dalam satu tahun,” katanya.
Pertemuan Prabowo dengan enam pemimpin redaksi tersebut berlangsung selama empat jam dan membahas berbagai isu strategis. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Alfito Deannova Ginting (Detik), Lalu Mara Satriawangsa (tvOne), Uni Lubis (IDN Times), Najwa Shihab (Narasi), Sutta Dharmasaputra (Kompas), dan Retno Pinasti (SCTV).
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima program MBG. Ekspansi besar-besaran program ini direncanakan dimulai pada September hingga Desember 2025.
Saat ini, program MBG baru menyasar sekitar 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan. Namun dengan rencana percepatan, jumlah anggaran dipastikan akan meningkat drastis dalam empat bulan terakhir 2025.
