SuaraKabar.com, Banjarbaru – Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) diduga tidak bersikap independen dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru. Seorang relawan pemantau mengungkap adanya janji pemberian uang dari Ketua LPRI Kalsel, Syarifah Hayana, kepada para pemantau yang direkrut untuk bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pengakuan itu disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat yang enggan menyebutkan namanya. Ia mengatakan sebelum PSU Banjarbaru, Syarifah Hayana mendatanginya dan meminta bantuan merekrut orang-orang untuk menjadi pemantau di TPS. Janji diberikan berupa uang sebesar Rp 200.000 per orang, dengan ketentuan Rp 100.000 dibayar di awal dan sisanya Rp 100.000 setelah perhitungan suara selesai, dengan catatan kemenangan pasangan kotak kosong.
Relawan tersebut mengaku berhasil merekrut puluhan pemantau yang ditempatkan di sebuah kelurahan di Banjarbaru, yang ia minta namanya dirahasiakan. Namun, setelah perhitungan suara berakhir dan pasangan Lisa Halaby-Wartono menang atas kotak kosong, janji pembayaran sisa uang sempat ditolak dengan alasan kotak kosong kalah.
“Sebelum PSU, kami dijanjikan Rp 200.000 per orang, katanya kotak kosong pasti menang. Uang Rp 100.000 diberikan di awal, sisanya setelah kotak kosong menang. Setelah perhitungan kotak kosong kalah, saat saya menagih sisanya, ibu Syarifah sempat menolak,” ungkap relawan itu, Selasa (20/5/2025).
Karena harus memenuhi janji kepada pemantau yang sudah direkrut, akhirnya Syarifah Hayana menyerahkan sisa uang tersebut, yang kemudian dibagikan ke tim pemantau. Saat meninggalkan kantor LPRI yang berlokasi di sebuah ruko, relawan tersebut mendengar beberapa wanita lain juga menagih janji pembayaran kepada anggota LPRI yang diduga bertugas di TPS lain.
Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengungkapkan beberapa anggota LPRI merupakan kader partai politik, termasuk PKS, PPP, dan Gelora, semakin memperkuat kekecewaan relawan tersebut. Ia menilai klaim LPRI sebagai lembaga independen tidak terbukti, bahkan ada motif politik di balik aktivitas mereka.
Relawan itu juga menyebutkan bahwa Syarifah Hayana adalah kader PKS yang pernah bertarung dalam Pemilu Legislatif 2024, namun kalah suara dari kader PKS lainnya yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Banjarbaru. Ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan klaim independensi di media sosial yang menurutnya hanya menimbulkan perpecahan.
“Saya heran dengan yang koar-koar di medsos, klaim independen tapi buat gaduh masyarakat. Kalau mau ribut di Banjarbaru, harusnya berani datang ke sini, bukan hanya membuat adu domba,” ujarnya.
Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp kepada Syarifah Hayana pada Rabu (21/5/2025) belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.
