15.517 Kendaraan di Tindak Sudinhub Jakbar Selama Januari – November 2019

SUARAKABAR.COM-JAKARTA- Operasi Lintas Jaya terus digelar personel gabungan TNI, Polri dan Dishub Dki Jakarta.

Tak hanya melakukan pemeriksaan kelaikan jalan terhadap angkutan orang dan angkutan barang, pada saat melakukan penertiban dan penindakan terhadap para pelanggar personel juga memberikan pengamanan dan keamanan saat kegiatan berlangsung.

Kegiatan rutin ini tujuannya agar para pengendara tertib berlalu lintas dimanapun melintas, tertib secara adminitratif maupun tertib di jalan raya sesuai aturan yang telah berlaku.

Selain kegiatan Operasi Lintas Jaya Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat juga menggelar sejumlah operasi seperti, parkir liar, cabut pentil serta angkut jaring.

Sebanyak 15.517 kendaraan telah ditindak dalam operasi selama 11 bulan terakhir yakni dari Januari hingga November 2019.

“Yang distop operasi sebanyak 2.235 kendaraan, di BAP (tilang) sebanyak 2.882 kendaraan, diderek sebanyak 5.215 kendaraan, di OCP (Operasi Cabut Pentil) sebanyak 719 kendaraan terdiri dari (623 kendaraan roda dua, 6 kendaraan roda tiga, 90 kendaraan roda empat), serta ada 27 motor diangkut jaring dalam periode ini,” jelas Plt Kasiops Sudinhub Jakbar Afandi Nofrisal, Rabu (13/11/2019).

Plt Kasiops Sudinhub Jakbar Afandi Nofrisal

Sementara sebanyak 4.439 kendaraan di BAP (tilang) dari hasil penindakan pihak Polantas yang berkolaborasi saat Operasi Lintas Jaya.

“Selama tahun 2019, ada 4.439 kendaraan yang kita tindak bersama tim operasi lintas Jaya yang melibatkan kepolisian, TNI dan Dishub bekerja sama dengan Satpol PP dan stakeholder terkait. Bentuk penindakannya bervariasi sesuai dengan jenis pelanggarannya,” ujar Leo Amstrong, Plt Kasudinhub (Kepala Suku Dinas Perhubungan) Jakarta Barat, Rabu (13/11/2019).

Operasi Lintas Jaya Digelar Sudinhub Jakbar, TNI, Polri dan Satpol Pp

Kegiatan operasi ini di harapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dalam berlalu lintas dan mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya.

Selain melakukan penindakan secara langsung, penindakan tersebut juga berasal dari banyaknya laporan masyarakat via aplikasi CRM.

“Sosialisasi (CRM) kita akan tingkatkan di 2019 ini. Namun jika memang ada pelanggaran, sudah pasti akan diberikan sanksi sesuai aturan,” tandas Leo. (red)