Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang dijadwalkan pada Kamis, 7 Agustus 2025. Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk menyelidiki dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji 2025. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya indikasi bahwa kuota haji tidak dikelola dengan transparan, dan adanya praktik yang bisa merugikan banyak jamaah calon haji.
Laporan ICW menyebutkan bahwa dalam proses penetapan kuota haji terdapat dugaan ketidakberesan dalam mekanisme alokasi, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan dari ketentuan yang ada. Sejak pemanggilan ini diumumkan, berbagai pihak mulai mengantisipasi apakah pemeriksaan terhadap Yaqut akan mengarah pada pembukaan lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut dan bagaimana praktik-praktik yang merugikan jamaah bisa terjadi.
KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang akan dilakukan pada Yaqut Cholil Qoumas. Namun, dengan adanya pemanggilan ini, KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam praktek-praktek yang merugikan negara, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik yang melibatkan umat dan kepentingan sosial.
